Sejarah Singkat 4 Kerajaan yang Pernah Berdiri di Kabupaten Barru

Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah daerah yang cukup menarik untuk disimak. Dalam sejarah perjalanan Kabupaten Barru yang cukup panjang, berbagai peristiwa penting pernah terjadi di Barru, dan berbagai kerajaan pernah berdiri di Barru.

Dahulu Barru sebelum terbentuk menjadi Kabupaten, wilayahnya terdiri atas empat kerajaan lokal yang berdiri secara berdampingan di wilayah tersebut. Keempat kerajaan itu adalah Kerajaan Tanete, Kerajaan Berru, Kerajaan Mallusetasi, dan Kerajaan Soppeng Riaja.

Hingga akhirnya, sampai Indonesia merdeka, keempat kerajaan lokal tersebut wilayahnya dilebur menjadi Kabupaten Barru. Berikut ini merupakan sejarah singkat keempat kerajaan lokal yang pernah berdiri di Barru.

Kerajaan Tanete (Agangnionjo)

Pada awalnya di daerah tersebut sebelum terbentuknya Kerajaan Tanete bernama Agangnionjo, terdapat beberapa kerajaan kecil di Agangnionjo yang dipimpin masing-masing seorang raja atau arung, diantaranya Kerajaan Pangi dan Kerajaan Alekale.

Perintis awal munculnya Kerajaan Agangnionjo adalah sepasang suami-isteri yang disebut sebagai To Sangiang. To Sangiang memiliki tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuan dari To Sangiang kemudian menikah dengan anak dari Arung Alekale.

Suatu ketika anak laki-laki To Sangiang yang sulung berselisi paham dengan adik laki-lakinya yang bungsu tentang cara membajak sawah, bahkan perselisihannya menuju pada saling ingin membunuh.

Ketika To Sangiang sudah merasa putus asa atas tingkah laku anaknya yang berselisih itu, akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Raja Sigeri di Pangkep yang bergelar Karaeng Sigeri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Karaeng Sigeri kemudian berangkat ke Agangnionjo dan menyelesaikan persoalan anak To Tosangiang. Atas jasanya, To Sangiang meminta kesediaan Karaeng Sigeri untuk menjadi raja. Karaeng Sigeri menerima tawaran itu dan iapun dilantik menjadi raja pertama Agangnionjo dengan gelar Datu Gollae.

Kenudian pada masa pemerintahan Raja To Maburu Limmanna yang memerintah dari tahun 1597 sampai 1603, Agangnionjo berubah nama menjadi Tanete. Ketika To Maburu Limanna berkunjung untuk menyembah pada raja Gowa, datang pula Opu Tanete dari Selayar ke Gowa membawa peti mati yang berisi jenazah putra raja Luwu yang mati terdampar akibat perahu dagangnya tenggelam di perairan Selayar.

Sehubungan dengan itu raja Gowa memohon kesediaan Petta To Maburu Limmanna kiranya bersedia menemani Opu Tanete untuk mengembalikan jenazah tersebut ke Luwu.

Pengiringan jenazah yang dilakukan dua raja tersebut rupanya menumbuhkan rasa persaudaraan di antara mereka. Karena itu, sekembalinya dari Luwu, dua raja itu kemudian berikrar membentuk persekutuan dan persaudaraan. Sebagai tanda persaudaraan, To Maburu Limmanna kemudian mengganti nama Kerajaan Agangnionjo menjadi Kerajaan Tanete.

Jauh setelah Agangnionjo berganti nama menjadi Tanete, pada tahun 1928, Andi Baso Paddippung diangkat menjadi raja di Tanete. Andi Baso mengalami tiga zaman selama masa pemerintahannya (zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan).

Dalam masa pemerintahannya yang unik itu, ia telah mengalami pengaruh kekuasaan Belanda yang semakin besar. Kewenangannya sudah sangat merosot dibanding dengan kewenangan yang pernah dinikmati oleh para pendahulunya.

Ia tidak banyak menikmati hak-hak istimewa sebagaimana yang pernah dialami oleh raja sebelumnya. Unik memang karena ia mengalami puncak kekuasaan Belanda, tetapi ia juga menyaksikan/mengalami keruntuhan dan kehancuran kekuasaan Belanda.

Pengaruh gerakan kemerdekaan sampai juga di Tanete dalam masa pemerintahan Andi Baso. Salah seorang saudaranya, Andi Abdul Kadir mempelopori pembentukan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) di Tanete dalam tahun 1929.

Pengaruh pembentukan partai politik pertama di Tanete ini membawa pengaruh pada pembentukan gerakan kebangsaan pada hari-hari pertama Proklamasi kemerdekaan. Pemuda Tanete mempelopori gerakan bersenjata yang terjadi di seluruh wilayah Onderafdeling Barru dibawah pimpinan Andi Abdul Kadir dan Andi Abdul Muis Tenridolong yang merupakan menantu Andi Baso.

Andi Baso mengundurkan diri dari pemerintahan dalam tahun 1950, untuk menjaga kekosongan pemerintahan, Pemerintah Darurat Sulawesi Selatan menunjuk Andi Iskandar Oenroe sebagai pejabat Kerajaan Tanete.

Walaupun Andi Iskandar telah memimpin pemerintaha di Tanete selama sepuluh tahun sebelum Swapraja Tanete dihapuskan dalam tahun 1960, tetapi situasi politik dan keamanan yang kacau di seluruh Sulawesi Selatan pada masa itu tidak banyak memberikan peluang untuk melakukan sesuatu yang berarti.

Ia hanya memindahkan ibu kota Tanete dari Pancana ke Pekkae. Penghapusan Swapraja Tanete dan dilebur ke dalam Kabupaten Barru mengakhiri suatu masa yang cukup panjang dari Kerajaan Tanete.

Baca juga artikel tentang Kerajaan Tanete lainnya:

• Rumpana Agangnionjo: Perang Antara Kerajaan Tanete dan Sawitto
• Riwayat Petta Tomaburu Limmanna dan Perubahan Nama Kerajaan Agangnionjo Menjadi Tanete
• Tanete-Barru Pada Masa Pemerintahan Andi Baso Paddippung
• Swapraja Tanete-Barru Pada Masa Pemerintahan Andi Iskandar Unru
• Musu’ Lenrong: Taktik Perang Semu Kerajaan Tanete

Kerajaan Berru (Barru)

Menurut lontara Attoriolong kerajaan Berru, sebelum berdirinya Kerajaan Berru, wilayah tersebut bernama Ajjarengnge, kemudian dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bergelar Puang Ri Bulu Puang Ri Cempa. Wilayah tersebut banyak ditumbuhi sejenis pohon kayu yang dinamai Aju Berru.

Selain itu di Ajjarengnge terdapat pula sebuah pusaka dari Batara Guru berupa sumur bertuah yang bernama Bujung Waranie dan mengandung air dewata, menurut kepercayaan masyarakat, air sumur itu dapat membawa keberuntungan seperti memiliki keberanian dan kecerdasan.

Awalnya air tersebut berada di Kerajaan Luwu, namun tiba-tiba menghilang dan berpindah ke sekitar Ajjarengnge. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang bangsawan dari Kerajaan Luwu yang bernama Laware Malluajeng bersama rombongannya untuk mencari sumur yang airnya dianggap bertuah itu. Disitulah putra bangasawan Luwu itu menemukan sumur air bertuah sekaligus memperistrikan seorang putri setempat dan tinggal di Ajjarengnge.

Pada mulanya masyarakat Ajjarengnge hanya memakan sagu dan rumbia sebagai makanan pokok hingga datang seorang putra dari Manurungnge ri Jangang-jangangnge yang bernama Lasarewo, ia membuka hutan belantara yang penuh pohon rumbia untuk dijadikan lahan pemukiman dan perkebunan, wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai La Rumpia yang menjadi sawah.

Karena kemampuannya membuka lahan pertanian/perkebunan, Lasarewo kemudian dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Allantireng, di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Berru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Berru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya.

Pada masa pemerintahan Raja Berru yang ke-IV, Matinro Ri Daun Lesang yang memerintah antara tahun 1381 sampai tahun 1381, ia membagi Kerajaan Berru menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Berru Riaja yang berada di pegunungan dan Kerajaan Berru Rilau yang berada di pesisir pantai. Pemerintahan di Kerajaan Berru Rilau dijabat oleh raja Matinro Ri Daun Lesang sendiri, sementara pemerintahan di Kerajaan Berru Riaja diserahkan kepada adiknya.

Pada masa pemerintahan Raja Barru ke-XII, Mattinroe Ri Dua Jenna, Agama Islam mulai masuk di Kerajaan Berru, masuknya Agama Islam di Barru tidak terlepas dari peranan dari Kerajaan Tanete yang merupakan tetangga Kerajaan Barru. MattinroE Ri Dua Jenna adalah raja Berru pertama yang memeluk Agama Islam setelah Kerajaan Tanete pada tahun 1606.

Dengan masuknya Agama Islam di Kerajaan Berru, beberapa tokoh dan santri-santri Agama Islam mengunjungi Pancana sebagai pusat pemerintahan dan tempat pengajaran Agama Islam di Tanete. Kemudian Agama ini dapat menjangkau Kerajaan-kerajaan lainnya, dibagian Utara Kerajaan Berru, seperti Kerajaan Lampoko, Maroanging, Nepo dan beberapa kerjaan lainnya.

Dibangunlah masjid atau mushallah diberbagi tempat di Berru. Selain itu, dibentuk lembaga pemerintahan dan keagaam baru, yaitu Parewa Sara atau lembaga keagamaan seperti Imam, Bilal, Khatib dan perangkat Islam lainnya.

Pada masa pemerintahan Raja Barru, Kalimullah Jonjong Karaeng Lembang Parang yang memerintah tahun 1908, Kerajaan Barru menjadi Onderafdeling dan dibawah pengawasan Kontroleur sampai datangnya penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945.

Setelah pemerintah Jepang berakhir, kembali pula Kontroleur berkuas di Barru sampai tahun 1946. Pada tanggal 9 September 1945, Andi Sadapoto yang merupakan putra Karaeng Lembang Parang diangkat menjdi Raja untuk mengantikan ayahnya.

Pada tahun 1947, Andi Sadapoto digantikan oleh Andi Sahari Banong. Dalam masa Pemrintahan Raja Andi Sahribanong yaitu pada tahun 1948, Kerajaan Barru berubah menjadi Swapraja dengan Kepala Pemerintahannya KPN Abdul Latif Daeng Massiki sampai pada tahun 1949.

KPN Abdul Latif Daeng Massiki digantikan oleh Patotoreng menjadi KPN dan sebagai kepala Swapraja Andi Sahri Banong kemudian diganti oleh Andi Sumangerukka Kepala Swapraja Barru.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Februari 1960, dibentuklah Daerah Tingkat II Kabupaten Barru dengan ibukota Barru, yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Onderafdeling Barru.

Baca juga artikel tentang Kerajaan Berru lainnya:

• Arti Penting Payung Sebagai Simbol Kerajaan di Barru
• Biografi dan Pemikiran Andi Djuanna Daeng Maliungan Sullewatang Barru
• Pohon Aju Berru Kian Langka di Barru
• Orang Barru yang Terseret ke Dalam Perang Dunia II di Eropa
• Cerita Menarik di Balik Gelar Anumerta Raja-Raja Barru

Kerajaan Nepo (Mallusetasi)

Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke.

Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete.

Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar Puang Pitue. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. Puang Pitue kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang.

Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo.

Hal unik dari Kerajaan Nepo yaitu pernah dipimpin oleh 40 raja secara bersama-sama, keempat puluh raja ini kemudian digelari Arung Patappuloe. Keempat puluh raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan.

Setelah pemerintahan Arung Patappuloe, yang memerintah selanjutnya adalah Arung La Bongngo. La Bongngo adalah putra dari Datu Suppa yang bernama Teddung Lompoe, sementara ibunya bernama Arung Cempa dari Sawitto, La Bongngo sering dianggap sebagai raja yang bodoh.

Setelah diangkat menjadi raja di Nepo, La Bongngo yang masih bujang dinikahkan dengan putri Arung Mareppang. Selama perkawinannya, mereka tidak memiliki keturunan, sehingga sampai La Bongngo meninggal, tidak ada keturunan langsungnya yang menggantikannya menjadi raja di Nepo.

Di masa pemerintahan Arung La Bongngo, dibentuk struktur kerajaan yang akan menjalankan pemerintahan, di antaranya La Bongngo Membentuk Jabatan Dewan Adat Kerajaan Nepo, ditunjuk pula satu orang untuk menjabat sebagai Sulewatang, dua orang sebagai Pabbicara, serta seorang lagi sebagai Matowa.

Sulewatang bertugas sebagai perwakilan raja dan mendidik para anak arung Nepo. Pabbicara adalah pejabat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah perkara hukum. Sedangkan Matowa adalah orang yang mengatur pejabat-pejabat istana kerajaan.

Jauh setelah masa pemerintahan Arung La Bongngo, yang memerintah selanjutnya adalah Andi Simatana. Arung Andi I Simatana atau Petta Tellu Latte merupakan putri dari I Messang, ia menjadi raja di Nepo menggantikan kedudukan raja sebelumnya yang dijabat oleh ibunya.

Pada masa pemerintahan Andi Simatana, kedaulatan kerajaan Nepo mulai menurun, sebab pada masa pemerintahannya ini, Belanda telah mengokohkan kedudukannya di Sulawesi Selatan dan berhasil menudukkan kerajaa-kerajaan di Sulawesi, termasuk menancapkan kekuasaannya di Kerajaan Nepo.

Dengan demikian, status Kerajaan Nepo yang awalnya berdaulat penuh, berubah total menjadi kerajaan yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda. Karena hal ini mulailah muncul perlawanan rakyat Nepo terhadap kekuasaan Belanda yang sewenang-wenang.

Pada masa pemerintahan Andi Simatana ini juga status kerajaan Nepo diturunkan dan digabung bersama beberapa kerajaan di sekitarnya menjadi satu kerajaan gabungan atau konfederasi yang dikenal dengan kerajaan atau Konfederasi Mallusetasi.

Kemuduan pada masa pemerintahan Andi La Calo, ia merupakan arung Mallusetasi yang terakhir berkuasa. Andi Calo merupakan anak dari La Sadapotto Addatuang Sidenreng dan ibunya I Baeda Arung Rappeng Addatuang Sawitto. Andi La Calo adalah suami dari I Makung, Arung Mallusetasi yang memerintah sebelumnya.

La Calo menjadi raja di Mallusetasi menggantikan istrinya yang meninggal pada tahun 1932. Pada masa pemerintahannya, pengaruh penjajahan Jepang mulai masuk di Sulawesi Selatan, termasuk pula di Kerajaan Mallusetasi. Di masa pemerintahan Arung La Calo juga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Mallusetasi dilebur kedalam Republik Indonesia dengan status sebagai wilayah swapraja.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, menetapkan wilayah Swapraja Mallusetasi, Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja menjadi satu daerah tingkat II Barru yang terdir dari lima kecamatan.

Kelima kecamatan itu diantaranya adalah Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru, serta Swapraja Tanete dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

Dengan terbentuknya Kabupatena Barru, maka berakhir lah masa pemerintahan dari Andi La Calo pada tahun 1960. Penghapusan Swapraja Mallusetasi dan dilebur menjadi Kabupaten Barru mengakhiri masa yang cukup panjang dari perjalanan sejarah Kerajaan Nepo.

Baca juga artikel tentang Kerajaan Neop lainnya:

• Perspektif Baru Sejarah Kemunculan Kerajaan Nepo
• Kisah Unik Penyelesaian Sengketa Batas Antara Nepo dan Sidenreng
• Sejarah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru
• Arung Patappuloe: Empat Puluh Raja yang Memerintah Secara Bersamaan
• Kisah Arung La Bongngo: Raja Nepo yang Dianggap Bodoh

Kerajaan Balusu (Soppeng Riaja)

Pada awalnya wilayah Balusu sebelum menjadi kerajaan tersendiri merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Nepo. Namun ketika To Manurung di Balusu yang berasal dari Soppeng muncul, baru lah wilaya Balusu memisahkan diri dari Nepo membentuk kerajaan sendiri.

Asal usul nama kerajaan Balusu sendiri berasal dari nama sejenis bekicot yang banyak terdapat di perairan laut Balusu. Jika Kerajaan Nepo banyak mengikut pada Kerajaan Suppa, maka Balusu mengikut pada Kerajaan Soppeng, sehingga kerajaan Balusu juga disebut sebagai Kerajaan Soppeng Riaja.

Meskipun Soppeng Riaja telah memisahkan diri dari Nepo, namun tetap saja kedua kerajaan itu dianggap sebagai dua kerajaan yang tidak terpisahkan. Ini terjadi karena beberapa raja yang berkuasa di Nepo juga menjabat sebagai raja di Soppeng Riaja, salah satunya adalah I Patimangratu yang memerintah di Nepo sekaligus di Soppeng Riaja.

Karena itu, muncul lah ungkapan yang mengatakan bahwa wilaya Nepo dan Soppeng Riaja disebut sebagai kerajaan yang memiliki satu raja dua rakyat. Di Kerajaan Soppeng Riaja, terdapat lagi beberapa kerajaan kecil yang menjadi kerajaan bawahan atau lili, di antaranya Kerajaan Siddo, Kiru-Kiru, dan Ajjakkang. Raja dari kerajaan ini pada mulanya adalah raja-raja turunan dari kerajaan Soppeng.

Pada permulaan Belanda berkuasa di Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1905, setelah perlawanan rakyat dari kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan yang menentang Belanda dikalahkan, beberapa kerajaan lili atau wilayah bawahan dari Kerajaan Soppeng Riaja dilebur menjadi satu kerajaan atau Zelfbestuur dengan nama Soppeng Riaja oleh Belanda.

Berdasarkan peraturan Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, menetapkan wilayah Zelfbestuur Soppeng Riaja, Mallusetasi, Tanete, dan Barru menjadi satu daerah tingkat II Barru yang terdir dari lima kecamatan.

Lima kecamatan itu di antaranya, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru, serta Zelfbestuur Tanete dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau. Penghapusan Zelfbestuur Soppeng Riaja dan dilebur menjadi Kabupaten Barru mengakhiri masa Kerajaan Soppeng Riaja.

Baca juga artikel tentang Kerajaan Soppeng Riaja lainnya:

• Sejarah Kerajaan Balusu (Soppeng Riaja) dan Perlawanannya Terhadap Imperialisme
• Situs Rumah Adat Saoraja Lapinceng
• Kompleks Makam I Patimangratu Arung Nepo dan Balusu, Balusu, Kec. Balusu, Kab. Barru
• Keris Lamba Belo: Pusaka Kerajaan yang Pernah Merepotkan Belanda di Barru
• Ternyata Beginilah Sejarah Awal Berdirinya Kerajaan Soppeng