Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo.
Karena Palopo sebagai Ibu kota Luwu menjadi kota madiya, maka ibu kta Kabupaten Luwu dipindahkan ke Kota Belopa. Seperti beberapa daerah di Luwu, Kota Belopa memiliki sejarah yang cukup panjang terbentang dari masa Kerajaan Luwu. Berikut ini merupakan sejarah Belopa yang menjadi Ibu kota Kabupaten Luwu dari masa ke masa.
Masa Kerajaan Luwu
Belopa sejak awal adalah bagian Integral dari Kerajaan Luwu yang awalnya berkedudukan atau berpusat di Ussu, Malili (sekarang masuk wilayah Luwu Timur), sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dipimpin Pajung Luwu Pertama.
Dalam dinamika perkembangan sejarah Kedatuan Luwu, Were’ yang biasa disebut Watampare atau ibukota kerajaan sebagai pusat pengendalian pemerintahan kedatuan Luwu telah berpindah tempat beberapa kali antara lain pertama ke Manjapai (sekarang wilayah Kab. Kolaka Utara), kedua di Cilallang Kamanre Kec. Kamanre, ketiga di Patimang Kec. Malangke dan keempat atau terakhir di Palopo.
Baca juga: Masuknya Agama Islam di Kerajaan Luwu
Pada saat ibu kota pemerintahan Kedatuan Luwu berkedudukan di Kamanre, Datu menempatkan petugas Kedatuan (Pabbate-bate rilaleng pare) di Bajo dengan gelar Sanggaria Bajo, yang bertugas mengawasi dan mengontrol keamanan lalu lintas perdagangan di Belopa dan Lamunre melalu Pelabuhan Ulo-Ulo.
Oleh karena tuntutan kebutuhan pemerintahan Kedatuan Luwu, maka sebelum abad ke-16 M, diadakan reorganisasi sistem pemerintahan Kedatuan Luwu yang membentuk tiga wilayah besar.
Wilayah Makkole Baebunta dipimpin oleh Opu Makkole Baebunta (sekarang meliputi Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur sampai Kab. Marowali Poso Sulawesi Tengah).
Wilayah Maddika Bua dipimpin oleh Opu Maddika Bua (sekarang meliputi Kec Bua, Bastem, Kab. Tana Toraja, Kab. Kolaka Utara, dan Walenrang-Lamasi).
Wilayah Maddika Ponrang dipimpin oleh Opu Maddika Ponrang (sekarang meliputi Kec, Ponrang, Bupon, Latimojong, Kamanre, Bajo, Belopa, Suli, Suli Barat, Larompong / Larompong Selatan). Dalam fase ini, Belopa berada pada wilayah Kemadikaan Ponrang.
Baca juga: Orang-Orang Toraja di Tumale-Luwu
Dalam momentum penting lainnya, wilayah Belopa tepatnya di Kampung Senga di bentuk salah satu Lili Passiajingeng atau wilayah kekerabatan dalam Kedatuan Luwu, sehingga mulai saat itu Belopa berada dalam wilayah Lili Passiajingeng Opu Arung Senga atau wilayah yang langsung dibawa koordinasi Datu Luwu karena berada diluar koordinasi dari salah satu dari tiga wilayah kemaddikaan.
Perkembangan tersebut diatas tidak diketahui secara pasti keadaannya, sampai masuknya islam dan penjajah Hindia Belanda di wilayah kerajaan Luwu.
Masa Kerajaan Hindia Belanda
Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda berhasil menduduki pusat Kedatuan Luwu di Palopo setelah terlebih dahulu melalui serentetan pertempuran, berselang beberapa waktu kemudian maka di Bajo ditempatkan seseorang pejabat Hindia Belanda yang disebut Tuan Petoro Kecil dengan wilayah kekuasaan yang disebut Distrik dari wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu bagian Selatan, yang sebelumnnya secara defacto menjadi wilayah Opu Sanggaria Bajo, di mana didalamnya terdapat Belopa dan Pelabuhan Ulo-Ulo, beserta daerah-daerah lainnya di wilayah Kedatuan Luwu bagian Selatan.
Oleh karena kepentingan penjajah pemerintah Hindia Belanda, maka Belopa tetap diberi posisi penting, baik karena letak geografis, maupun karena didukung oleh pelabuhan Ulo-ulo, yang dapat memperlancar perdagangan rakyat antara pulau.
Baca juga: Dari Mana Asal-Usul Penyebutan Belanda Oleh Orang Indonesia?
Begitu pentingnya Belopa dalam pandangan pemerintah Hindia Belanda sehingga Tuan Petoro Kecil yang berkedududkan di Bajo, sangat mendukung Belopa sebagai daerah agraris dan sentra perdagangan hasil bumi di bagian selatan.
Tetapi, pada sisi lainnya ruang gerak masyarakat itu di batasi kebebasannya, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya gerak nasionalisme dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Srikandi dari Belopa, yaitu Opu Daeng Risaju.
Masa pendudukan Jepang
Pada tahun 1942 Jepang berhasil menghalau pemerintah Hindia Belanda, namun sistem pemerintahan hampir sama dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemrintah Hindia Belanda, tetapi rakyat akan lebih legah, karena diberi kebebasan berusaha, bercocock tanam ataupun sebagai nelayan.
Keadaan tersebut memberikan suasana baru bagi masyarakat yang mendiami Bajo-Belopa dan sekitarnya, sehingga hasi-hasil bumi masyarakat Belopa dan sekitarnya yang dikenal dengan nama Tana Manai lebih meningkat, dan inilah yang memberikan motivasi sehingga Belopa dan sekitarnya, diberi julukan pabbarasanna Tana Luwu (lumbung pangan Tanah Luwu).
Baca juga: Masa Penjajahan Jepang di Barru
Masa kemerdekaan dan pergolakan DI-TII
Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1949 Kab. Luwu pada umumnya dan Tana Manai pada khususnya, dilanda gangguan keamanan dengan pergolakan DI/TII.
Itu karena deklarasi berdirinya Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kahar Muzakkar dilakukan di daerah Luwu. Selain itu, pasukan DI/TII menjadikan Luwu sebagai salah satu basis petlawanan mereka dan tidak segan untuk mengancam masyarakat yang menentangnya.
Pada masa tersebut meskipun Belopa berada dalam wilayah distrik Bajo dari Onder Afdeling Palopo, tetapi secara De Facto kegiatan pemerintahan dan upaya pemulihan keamanan tetap berpusat di Belopa, sampai berakhirnya pergolakan DI-TII sekitar tahun 1962.
Masa pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI)
Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1957, tentang penghapusan sistim pemerintahan Swapraja dan terpisahnya Tana Toraja dari Kab. Luwu, maka praktis sistem pemerintahan Swapraja dihapus, disertai berakhirnya pula sistem kerajaan Luwu.
Datu Luwu Andi Djemma langsung menjadi Bupati Luwu kala itu. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sistem pemerintahan Swatantra dihapus.
Baca juga: Inilah Sejarah Pinrang, Dari Kerajaan Hingga Terbentuknya Kabupaten
Pada waktu itu wilayah Kab. Dati II Luwu dibentuk 16 Kecamatan dan salah satu di antaranya adalah Kecamatan Bajo dengan ibukotanya Belopa, sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Tenggara No. 2067 A Tahun 1961 Tanggal 19 Desember 1961 oleh karena Belopa mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, maka Belopa ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983.
Pada perkembangan berikutnya dibentuk pembantu Bupati wilayah III yang berkedudukan di Belopa pada Tahun 1993. Sebagai konsekwensi logis lahirnya UU No. 12 Tahun 1999, sebagai tanda pelaksanaan otonomi daerah, mekarlah Kab. Luwu Utara dengan ibukota Masamba berdasarkan UU No. 13 Tahun1999.
Bahkan sesudah itu kota Palopo sebagai ibukota Kab. Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom, dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Palopo berfungsi ganda disamping sebagai ibukota induk Kab. Luwu juga sebagai ibukota otonom Palopo hasil pemekaran.
Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diupayakan pemindahan ibu kota Kab. Luwu dari Palopo ke Belopa. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2006 kota Belopa di resmikan jadi ibu kota Kab. Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Tuliskan Komentar