Namun sesungguhnya masih begitu banyak bandar niaga yang belum terungkap dan tidak kurang pentingnya karena berhubungan langsung dengan wilayah pedalaman dan jalur pelayaran. Salah satunya adalah bandar niaga Pancana, yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas orang Bugis dalam sektor pelayaran maupun perdagangan.
Pada perkembangan lebih lanjut hingga periode kolonial, Pancana masih memegang peranan penting karena tidak saja sebagai bandar niaga tapi menjadi pusat aktifitas kerajaan Tanete yang tentunya selain pusat kegiatan ekonomi juga pusat dinamika politik lokal. Kehadiran bandar niaga ini pun menjadi “jembatan” atas hubungan dengan “dunia luar”, termasuk dalam hal ini dengan dunia Melayu. Pancana tumbuh menjadi kota niaga, dengan fasilitas yang mendukung posisinya tersebut.
Pancana: kota niaga yang terlupakan
Kota Pancana telah ditemukan sejak abad ke‑16 di dalam sumber‑sumber Kolonial, Melayu dan Lontara. Namun memasuki abad ke‑18 ada suatu keterangan yang menggambarkan Pancana berasal dari kata “Panca” yang berarti “dipapa dua tangan”. Konon kabarnya waktu itu datang orang‑orang Melayu di Sungai Pancana yang dijemput oleh raja Tanete. Itulah sebabnya dalam silsilah raja melayu menyebutnya Pancana sebagai ikatan genealogis orang‑orang Bugis Melayu yang ditandai dengan perkawinan. Hal ini menunjukan bahwa hubungan antara Melayu, Bugis dan Pancana sangat dekat.
Perkembangan Pancana, tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Agang Nionjo dan Tanete. Selepas Tomanurung yang tinggal di puncak gunung Jangang‑jangangnge turun dan menetap di Pangi, dan setelah putrinya menikah. Tomanurung kemudian pindah ke wilayah Mattampawali untuk membuka lahan di sana. Lahan persawahan tersebut menjadi sumber kehidupannya, yang diikuti oleh masyarakat yang ikut menetap di sana. Pertikaian anak Tumanurung membuat keluarga ini berpisah dan masing‑masing membangun di utara dan selatan daerah tersebut, tepatnya di gunung Sangaji dan di Soga.
Selanjutnya keluarga Tomanurung ini berpindah lagi ke wilayah La Ponceng dan membangun sebuah areal persawahan yang di beri nama La MangadeE. Kedua putranya mengembangkan wilayah Samara dan UjungE. Wilayah ini menjadi cikal bakal dari kerajaan Agang Nionjo dan Tomanurung mendapat gelar Puang Tosangiang. Kerajaan inilah sebagai cikal bakal dari Tanete yang berpusat di Pancana.
Pancana selain menjadi Ibukota Kerajaan Tanete, juga berfungsi sebagai pelabuhan niaga yang ramai. Pancana terletak di jazirah barat Sulawesi Selatan yang mempunyai adat‑istiadat, bahasa, karakter dan bentuk atau ciri tubuh tersendiri. Negeri‑negeri orang Tanete ini meliputi: Pattappa, Gattareng, Lompo Tengnga, Lompo Rilau, Pancana, Lalolang, Cinrapole, Cinekko, Ammessangeng, Butung, Kaworo, Pao‑Pao Lipukasi, dan Pute Anging.
Jalur sutra dengan rute lalu lintas yang melalui Laut Tengah, Samudra Hindia dan laut Cina Selatan meramaikan jalur pelayaran Selat Malaka. Pada konteks itulah muncul kota Pasai yang terletak di ujung Sumatra yang berperan sebagai bandar niaga dalam jaringan perdagangan Nusantara. Pasai sebagai kerajaan Islam mulai memainkan peranan penting yang menghubungkan Malaka, Jawa, Agang Niongjok, Makassar, Kalimantan dan Ternate.
Para pedagang dari Pasai membuka perkampungan‑perkampungan sambil membentuk kontak dagang antara bandar yang satu dengan bandar lainnya. Di Sulawesi Selatan misalnya orang‑orang Melayu melakukan dua gelombang periodesasi perpindahan orang Melayu yaitu Kedatangan datuk Maharaja Bonang dan datuk Maharaja Lela. Kedua datuk tersebut kawin mawin dengan bangsawan yang berpengaruh. Di Pancana Siiti Johar Manikam anak Datu Fabeangi kawin dengan Raja Mario. Hal itu menunjukan bahwa interaksi ekonomi telah bergeser menjadi Interaksi sosiologis antara suku Bugis dan Melayu.
Pancana sebagai kota niaga tidak lepas dari adanya legitimasi kerajaan‑kerajaan Bugis seperti Soppeng, Luwu Wajo, Bone bahkan Mandar. Selain itu juga pandangan sosio kultural “passiajingeng” antara Melayu dengan kerajaan Johor dan Tanete yang telah terjalin sejak dasawarsa abad ke‑17. Itulah sebabnya di daerah Pancana kita temukan perkampungan Melayu (kampung Ince) sebagai bukti arkeologis yang masih kita saksikan sekarang.
Pembahasan lebih banyak tentang pelabuhan‑pelabuhan utama jalur perdagangan, seperti Malaka, Batavia, Ternate, hingga Makassar, telah menutup pembicaraan akan peran penting Bandar‑bandar lainnya, yang justru tidak kalah pentingnya. Karena pelabuhan seperti Bandar Pancana inilah menjadi mata rantai terdepan distribusi barang‑barang perdagangan. Menghubungkan sumber‑sumber barang dagang dari daerah pedalaman ke tempat‑tempat penampungan dan pelabuhan pengiriman, untuk dibawa ke pelabuhan‑pelabuhan utama untuk diperdagangkan secara luas.
Pancana dalam rantai perdagangan
Sejak “rumpa’na Pancana” pada tahun 1824 meriam‑meriam Belanda dan pasukan raja Tanete Lapatau telah menghancurkan Pancana sebagai kota dan pusat kerajaan Tanete. Sejak itu Pancana tidak lagi menunjukkan kedudukannya sebagai kota niaga, simbol keperkasaan orang‑orang Bugis dan Melayu dalam menguasai laut dan pelayaran hilang. Aktivitas ekonomi Pancana semakin merosot bahkan ibu Kota Kerajaan dipindahkan di Sumpang Binangae Barru. Simbol‑simbol niaga Kebugisan dan Kemelayuaan larut dalam aktivitas ekonomi Kolonial di dunia timur.
Penghancuran Bandar Pancana tidak serta merta mengakhiri peran pelabuhan ini dalam aktifitas perdagangan. Aktifitas dagang Kolonial tetap menempatkan Pancana menjadi jalur lalu lintas barang‑barang perdagangan. Karena posisinya yang strategis, diapit oleh dua buah sungai (Lipukasi dan Pancana di sebelah selatan dan utara: disebelah timur oleh lembah pegunungan Soppeng dan Bone yang sangat luas dan subur dan disebelah barat oleh lautan dengan banyak pulau‑pulau kecil tersebar yang menghadang di depan Selat Makassar.
Pancana tetap menjadi simpul yang menghubungkan daerah pedalaman dengan hamparan laut lepas jalur perdagangan berada. Orang‑orang dari negeri‑negeri pedalaman yang menjadi latar belakang kehidupan kota, mempunyai kepentingan bilamana hendak berhubungan dengan dunia luar yang menjadikan Pancana sebagai pangkalan niaga. Mereka yang berlayar dari bagian barat Nusantara dari Malaka, Sumatera dan dari Jawa untuk mencapai pulau rempah‑rempah dibagian timur Nusantara, selain bertemu dengan pangkalan atau bandar niaga Makassar juga dapat singgah di bandar Pancana.
Di kerajaan Tanete dan sekitarnya merupakan sumber berbagai bahan perdagangan diperoleh, khususnya hasil bumi, peternakan, pertanian dan lainnya. Jika merujuk pada gambaran Bakkers mengenai industri, kelihatannya sektor ini masih kurang berarti. Namun orang bisa menemukan beberapa tukang emas dan perak di antara penduduk, pandai besi dan tukang kayu; pembuatan kapal terbatas pada pembuatan perahu sungai sederhana (lepa‑lepa dan sampan).
Industri tenun dikelola sebagai cabang kerajinan oleh wanita. Ekspor sarung sudah berlangsung, begitu juga anyam‑anyaman bambu, rotan dan daun lontar; termasuk anyaman tikar dan keranjang yang banyak ditekuni. Di pegunungan penduduk menemukan mata pencaharian yang baik dalam mengolah gula aren.
Barang dagangan dari sektor hasil bumi adalah kelapa. Meski angka produksi tidak bisa disebutkan, sebagai perbandingan pada tahun 1910 seorang Eropa menguasai sebidang tanah seluas 28 bahu di Cinako sebagai konsesi pertanian. Pemegang konsesi membatasi diri pada tanaman kelapa dan memiliki tanaman sebanyak 5 ribu pohon. Beberapa orang Arab memiliki kebun kelapa dan sawah kecil yang seluruhnya ditanami dengan cara tradisional.
Di pegunungan Tanete menghasilkan kayu jati; pengangkutannya ke pantai menimbulkan kesulitan besar, terutama penyeretan kayu dari lereng gunung dan celah pegunungan yang hampir tidak bisa dimasuki sampai sungai‑sungai besar. Jenis‑jenis kayu yang berharga adalah ipi, biti, cenrana, laoting dan aju amara, suatu jenis kayu cendana putih. Ekspor kayu tidak banyak terjadi, begitu juga produk hutan di mana hanya pengumpulan rotan (raokang) dan kemiri yang tumbuh lias (pelleng) yang penting. Sejak 1 Januari 1913 suatu pajak atas ekspor produk hutan diterapkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kepala pemerintah wilayah.
Mengenai peternakan, dilaporkan bahwa sekira 2600 kerbau dan 300 ekor kuda dimuat. Perburuan dan khususnya rusa hanya ditekuni sebagai hiburan. Perikanan lebih penting dan terutama perikanan laut, juga yang dilakukan dengan kolam air laut dan rawa air tawar di pantai (sebagian besar kolam pusaka milik keluarga raja). Ekspor ikan laut kering (hampir seluruhnya di pedalaman Soppeng dan Lamuru) sangat penting; ekspor ke Makassar juga disertai tripang dan kerang.
Perdagangan terdiri atas ekspor beras, padi, gula merah, kopra, ikan asin, kemiri, tembakau dan kulit kerbau; selanjutnya perdagangan pasar. Yang diimpor adalah garam, kain, tenun, manufaktur dan barang‑barang rumah tangga, kebanyakan melalui laut. Impor garam dilakukan seperti barang rumah tangga lainnya. Komoditi ini diangkut dari Makassar atau langsung (garam) dari Tello, Jeneponto atau Takalar. Komoditi lain seperti beras, sirih, tembakau dan terutama gula merah kebanyakan muncul melalui pateke (kuda angkut) atau kuli dari Lamuru (Bone) dan Soppeng.
Produk ini dijual di pasar‑pasar dan kemudian ditambah dengan andil Tanete sendiri, dibawa dengan kuda muatan ke pasar di Pangkajene, Segeri, Sumpang BingagaE (Baru) dan Takalasi (Soppeng ri Aja) dan juga ke Pare Pare. Tanete sendiri hanya menyetorkan sejumlah besar beras dan tembakau; kualitas produk ini lebih baik daripada Sopeng, tetapi tidak sebaik tembakau Bone yang terkenal (ulawang).
Komoditi seperti sirih berasal dari Mario, Lamuru dan Soppeng untuk diangkut ke Barru dan Tanete. Gula merah merupakan produk Tanete dan komoditi lainnya diangkut dari Makasar dan pulau‑pulau sekitarnya tetapi hanya pada hari pasaran di Bungi (Tanete) dan Sumpang Minanga (Barru). Komoditi dagang lainnya seperti kain, katun dan barang‑barang rumah tangga, diangkut lewat darat dari Makasar oleh para pedagang Bugis dan dijual di berbagai pasar. Dari waktu ke waktu juga padi, beras dan jagung yang diekspor adalah produk pertanian dan perkebunan baik di Tanete maupun di Barru.
 |
| Ilustrasi. Foto: analisadaily.com |
Menurut informasi yang dikumpulkan dari pihak pemerintah tentang ekspor, tetapi yang angka‑angkanya tidak bisa dipercaya karena tidak ada tenaga reserse bagi pengawasan atas ekspor dan impor di Onderafdeeling Barru. Ekspor selama tahun 1909, 1910 dan 1911 berjumlah f 230.000, f 203.000 dan f 160.000 di mana kira‑kira 1/3 bagi Tanete. Tentang ekspor tidak ada angka‑angka yang bisa dilaporkan. Bagi manufaktur, barang rumah tangga dan garam bagi kira‑kira f 20 ribu per tahun diimpor.
Padi dan beras diekspor ke Makasar tetapi juga ke Spermundes dan ke Mandar serta Mamuju. Sirih, tembakau, gula dan beberapa kopra kebanyakan dibawa ke pasar di sepanjang pantai menuju utara dan selatan. Kopra sebagian besar langsung diangkut ke Makasar dari Lipukasi. Katun, barang rumah tangga dan manufaktur juga sebagian besar diangkut dengan perahu Mandar yang menyinggahi berbagai kota pantai. Perdagangan Eropa dan Timur Asing terlalu kecil maknanya untuk disebutkan secara terpisah; perkebunan kecil Cinako dan beberapa orang Arab menghasilkan sejumlah kecil kopra ke pasaran di Makassar.
Sejalan dengan aktivitas pemerintahan dan perdagangan, maka sistem perpajakan telah diterapkan pula dengan berbagai sumber pungutan. Struktur pemerintahan Tanete yang diperintah oleh ratu dan dibantu dua pabicara dan beberapa orang pimpinan, anggota hadat, yang terdiri atas para aru, galla, macoa dan puanlolo terlibat dalam hal ini dan menjadi sumber penghasilannya.
Penghasilan tetap ratu Tanete dan juga oleh adat dan para bangsawan tidak diterima. Namun penghasilannya terdiri dari berbagai sumber seperti berikut ini: (1) dari sawah pusaka, (2) dari cukai pasar, (3) dari susung pateke (cukai angkut), (4) dari penjualan candu, (5) dari berbagai perjudian dan adu ayam, (6) dari penyelesaian urusan kecil dan perkara perdata, (7) dari perkawinan, (8) dari susung binanga, (9) dari penjatuhan denda bagi tindak kejahatan atau pelanggaran kecil atas peraturan daerah.
Pancana, orang Melayu, dan lahirnya kota niaga
Hampir di semua tempat atau bekas kota perniagaan akan ditemukan pemukiman atau perkampungan Melayu. Kenyataan ini paling tidak mengindikasikan orang‑orang Melayu telah menjadi bagian dari proses perkembangan kota dan tentu saja terlibat dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Pentingnya keberadaan komunitas ini, maka di beberapa tempat pada masa pemerintah kolonial diangkatlah pejabat khusus yang dikenal dengan ‘Kapten Melayu’ yang berfungsi mengatur pemukimannya dan kepentingan warganya.
Penyebaran orang Melayu hingga ke Pancana dalam hal ini tidak terpisahkan dalam kesatuan pengaruh kekuasaan di wilayah Bugis Makassar, khususnya di Makassar (kerajaan Gowa). Dari pusat‑pusat kekuasaan inilah hubungan dan pengaruh berbagai peradaban dijalin dengan daerah lainnya. Sejak awal keterlibatan orang‑orang Melayu tidak hanya dalam perdagangan dan penyebaran agama, tetapi juga dalam kegiatan sosial budaya dan bahkan dalam birokrasi.
Karena besarnya peranan orang‑orang Melayu di kerajaan Gowa misalnya, menyebabkan Raja Gowa ke XII, Mangarai Daeng Pamatte Karaeng Tunijallo membangun sebuah Mesjid di Kampung Mangallekana untuk kebutuhan orang-orang Melayu agar mereka betah tinggal di Makassar, sekalipun ia sendiri belum beragama Islam. Dalam struktur kekuasaan Kerajaan Gowa (Makassar) banyak orang-orang Melayu memegang peranan penting di Istana Kerajaan Gowa.
Di zaman Raja Gowa ke X (1546‑1565) seorang keturunan Melayu berdarah campuran Bajo yang amat terkemuka bernama I Mangambari Kare Mangaweang, yang juga dikenal dengan nama I Daeng Ri Mangallekana diangkat sebagai Syahbandar Kerajaan Gowa ke II, sejak saat itu secara turun temurun jabatan Syahbandar berturut‑turut dipegang oleh orang Melayu sampai dengan Syahbandar Ince Husein, Syahbandar terakhir tahun 1669 ketika kerajaan Gowa mengalami kekalahan perang melawan VOC.
Jabatan penting lainnya ialah juru tulis istana dijabat pula oleh orang Melayu, seperti Incik Amin, juru tulis istana di zaman Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI (1653‑1669) adalah juru tulis istana yang terakhir dan amat terkenal di zaman kebesaran Kerajaan Gowa. Sebuah karya tulisnya yang amat indah berjudul “Shair perang Makassar” mengisahkan saat‑saat terakhir kerajaan Gowa tahun 1669.
Salah satu sumbangan utama orang‑orang Melayu di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi ialah upayanya dalam menyebarkan Agama Islam dan penyebaran Kebudayaan Melayu di Sulawesi. Pada tahun 1632 rombongan migran Melayu dari Patani tiba di Makassar. Rombongan besar ini dipimpin oleh seorang bangsawan Melayu dari Patani bernama Datuk Maharajalela.
Turut serta dengannya kemanakannya suami istri yang bergelar Datuk Paduka Raja bersama istrinya yang bergelar Putri Senapati, Raja Gowa memberinya tempat di sebelah selatan Somba Opu, Ibu Kota Kerajaan Gowa, karena disana telah berdiri Perkampungan Melayu asal Patani. Sejak saat itu Salajo diganti menjadi kampung Patani, hingga sekarang.
Pada generasi kedua masyarakat Melayu di Salanjo lahir dari perkawinan antara orang‑orang Melayu Minangkabau. Ikatan ini ditandai dengan perkawinan Tuan Aminah, Putri Datuk Leang Abdul Kadir dengan Tuan Rajja Putra Datuk Makotta, Generasi ketiga masyarakat Melayu Salajo ditandai dengan penggunaan Titulatur Ince Ali, Ince Talli, Ince Hasan dan sebagainya, dan sejak saat itulah Titulatur “Ince” digunakan oleh orang‑orang keturunan Melayu terpandang. Generasi keempat terjadi perkawinan campuran antara Dara Incek keturunan Melayu di Salajo dengan orang Bajo yang ditandai dengan perkawinan Ince Tija, Putri Ince Ali, cucu tuan Rajja/Tuan Aminah dengan seorang tokoh masyarakat Bajo di Sanrobone yang dikenal dengan nama “Lolo Bajo”.
Perkawinan melahirkan generasi ke V masyarakat Melayu campuran Bajo di Salajo dan Sanrobone. Generasi yang lahir dari campuran darah Melayu‑Bajo dikenal dengan penggunaan Titulatur “Kare” di depan nama diri seperti: Kare Bali”, “KareTongngi”, “Kare Ponto”, Kare Muntu” dst dan sejak saat itu “Titulatur Kare” dikenal dalam sistem kemasyarakatan Makassar.”
Barulah kemudian pada generasi selanjutnya ketika terjadi perkawinan campuran antara para keturunan “Kare” dengan para bangsawan lokal Bugis melahirkan generasi baru Bugis Makassar keturunan Melayu atau generasi baru Melayu keturunan Bugis Nusantara bagian Timur yang dikenal sebagai golongan “Tumadeceng” (Bugis) “Tomabaji” (Makassar) dengan menggunakan nama Pa’daengan, seperti I Minallang Daeng Kenna, I Nali daeng Tonji, I Yoho Daeng Siang.
Kedudukan kota Pancana sebagai bandar niaga dalam alur perdagangan tidak terlepas dari pengaruh kemunculan dan perkembangan Pasai, kerajaan Islam yang terletak di ujung Sumatra yang membangun jaringan pergagangan dengan kerajaan Islam lainnya di Malaka, Jawa, Makassar, Kalimantan dan Ternate. Para pedagang Pasai ini dalam pelayarannya membangun kontak dagang dengan wilayah setempat, diantaranya dengan membuka kampung‑kampung. Ini menjadi dasar bagi terbangunnya jaringan dagang yang lebih luas.
Di Pancana, kedatangan orang-orang Melayu yang terjadi dalam dua gelombang menjadi salah satu bagian dari berdirinya kota niaga di sana. Kedatangan rombongan melayu di bawah Maharaja Bonang dan Maharaja Lela membawa pengaruh bagi kedudukan Melayu di Pancana. Utamanya ketika salah satu kemenakannya yang bernama Siti Johar Manikam menikah dengan raja Mario.
Di Pancana sendiri yang pertumbuhannya sebagai kota, ibu negeri kerajaan Tanete, dimungkinkan oleh perkembangan dan pertumbuhan kerajaan itu sendiri, secara keseluruhan dengan segala macam kebutuhannya dengan dorongan‑dorongannya, baik dalam lapangan politik, maupun dalam lapangan ekonomi, sosial dan kultural. Termasuk dalam hal ini hubungannya yang unik dengan Makassar dan juga Melayu.
Perkembangan Makassar sebagai kota, bandar niaga dan pangkalan pertahanan kerajaan Makassar, sesungguhnya dalam pertengahan abad ke XVI itu didukung tumbuh pesatnya kerajaan Tenete sebagai kerajaan yang menghimpun dan melindungi negeri‑negeri orang Bugis di sepanjang pesisir selatan pulau Sulawesi. Pertumbuhan itu didorong pula oleh adanya ancaman‑ancaman dari arah daratan Sulawesi Selatan dengan berkembangnya kerajaan‑kerajaan bugis di pedalaman, seperti Soppeng, Wajo dan Bone yang mulai pula menanam pengaruhnya di negeri‑negeri daratan dan pantai/pesisir sebelah utara dan sepanjang teluk Bone.
Persaingan‑persaingan untuk memperebutkan pengaruh antara kerajaan‑kerajaan Bugis dan Makassar itulah yang menyebabkan makin ditingkatkannya usaha oleh tiap‑tiap kerajaan untuk mengadakan tempat‑tempat konsolidasi kekuatan dengan membangun benteng‑benteng pertahanan dan sebagai pangkalan‑pangkalan basis untuk serangan‑serangan guna memperluas daerah pengaruh kerajaan mereka. Persaingan‑persaingan yang dapat menghambat pertumbuhan kerajaan‑kerajaan itu dari luar sampai saat sebelum jatuhnya Tanete ke tangan Gowa, dapat dikatakan tidak ada.
Karena itu tantangan‑tantangan yang makin lama makin terasa maka pedagang Makassar pun makin memperkokoh diri dalam pertahanannya, berusaha memperkokoh konsolidasinya ke dalam dengan menaklukkan kerajaan‑kerajaan Bugis. Akan tetapi sebelum segala sesuatu dapat dibereskan, maka Belanda pun datang dengan armadanya melakukan serangan dengan dibantu oleh kekuatan‑kekuatan yang belum terkonsolidasi sepenuhnya, karena masih berkecamuknya permusuhan antara kerajaan Gowa dengan kerajaan Bone. Dari situasi inilah Pancana sebagai salah satu bandar niaga muncul memegang peranan penting baik secara politis maupun ekonomi.
Tuntutan perdagangan, disamping peran politik, sosial, dan keagamaan, telah membuat Pancana selain menjadi pelabuhan dagang, juga terbangun infrastruktur kota niaga. Salah satu infrastruktur penting dari aktivitas bandar niaga adalah sarana transportasi. Para pemilik usaha akan berhubungan dengan ketersediaan kapal atau sarana transportasi di darat, termasuk adanya perusahaan dagang. Di Pancana, pelayaran perahu sangat didominasi oleh perahu laut kecil seperti Palari dan Pajala. Tetapi di Lipukasi, terlihat perahu‑perahu Mandar besar bisa masuk dalam air tinggi dan seperempat jam bisa berlayar sepanjang sungai Lipukasi.
Ekspor tidak cukup besar bagi kapal uap milik KPM untuk singgah ke kota‑kota pantai. Beberapa kali kapal uap kecil atau motorboot dari para pedagang Makasar muncul untuk mengangkut padi atau beras. Komunikasi melalui darat jauh lebih baik. Jika sebuah perahu memerlukan waktu satu sampai tiga hari melakukan perjalanan ke Makassar (kira-kira terletak 56 paal dari Pancana) tergantung pada musim, sebaliknya dengan kendaraan Makassar lebih mudah dicapai antara 8‑9 jam.
Bagi pengangkutan barang dilakukan oleh para kuli, sementara angkutan kuda muat sangat sedikit (kira-kira 30 ekor hewan) tetapi tanpa banyak kesulitan bisa diperoleh kuda pengangkut dari Mario ri Wawo (Soppeng) di dekatnya. Barang‑barang dagangan Eropa seperti kain, barang‑barang rumah tangga dan sebagainya diangkut dengan Pabalus dari Makasar melalui darat dan ditawarkan untuk dijual di pasar‑pasar. Pasar‑pasar ini dibuka di Bungi, Lisu, Sapobatu, Boenne, Padaelo dan Lipukasi.
J.A. Bakkers menggambarkan Pancana dengan berbagai deskripsi yang menggambarkan kebesaran wilayah ini dahulu. Di wilayah pesisir terdapat jalan kereta kuda selebar enam meter yang menjadi bagian dari jalan raya antara Makassar dan Pare-Pare yang berbatas dengan Segeri di bagian Selatan pada paal 55 dan berakhir di Barru di paal 64. Jalan ini membentang di sepanjang kampung Bungin melalui sungai Pancana yang pada tahun 1911 dibangun sebuah jembatan besi sepanjang 55 meter.
Sepanjang Lalabata dan Padaelo diantara sungai Lipukasi dilayani perahu tambang yang mengarungi jarak sungai tersebut seluas 80 meter. Sebuah jalan lagi sepanjang pesisir Pancana yang menjadi tempat kediaman raja, Alumpang, Ance, Polejiwa yang akhirnya berujung pada jalan raya di Padaelo.
Bandar Pancana: Kota Niaga Masa Lalu
Oleh: Ilham (Dosen pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin)
Rujukan: https://www.laboratoriumsejarah.com/bandar-pancana-kota-niaga-masa-lalu/
Tuliskan Komentar