Dari Sunda Kelapa Hingga ke Jakarta, Inilah Sejarah Kota Jakarta

Saat ini, Ibu Kota negara Indonesia kita ini, Kota Jakarta telah berusia hampir 500 tahun semenjak penetapan hari jadinya pada tanggal 22 Juni 1527. Namun, cikal bakal kota Jakarta sebagai kota pelabuhan sudah ada jauh sebelum penetapan tanggal ini.

Sebelum bernama Kota Jakarta, ternyata dalam sejarah kota ini sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Hingga Jakarta. Nah berikut ini adalah ringkasan sejarah panjang Kota Jakarta mulai dari masa feodal, kolonial, kemerdekaa, hingga masa sekarang.

Sunda Kelapa (397–1527)
Sebelum nama Jakarta muncul, pertama kali tempat ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Kalapa atau Sunda Kalapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Padjadjaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan.

Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kalapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan dalam tempo dua hari.

Baca juga: Masuknya Bangsa Portugis di Sulawesi

Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura.

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengahsudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempahyang menjadi komoditas dagang saat itu.

Litografi karya Andries Beeckman yang menggambarkan benteng di Batavia pada tahun 1656, di lihat dari Kali Besar Barat dengan pasar ikan di latar depan, masih ditumbuhi banyak pohon kelapa, digambar dengan detail, bahkan orang yang menyadap kelapa di atas pohon untuk membuat tuak juga digambar. Foto: luk.staff.ugm.ac.id

Jayakarta (1527–1619)
Bangsa Portugis merupakan Bangsa Eropa pertama yang datang ke Sunda Kelapa. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda.

Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak di bawah pimpinan Fatahillah langsung menyerang pelabuhan tersebut pada tanggal 22 Juni 1527 (tanggal ini merupakan tonggat sejarah penting kota Jakarta, tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jakarta), sementara pasukan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin menyerang kerajaan Sunda.

Baca juga: Panggung Sejarah Penguasa Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa

Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan, sementara kerajaan Sunda yang kalah digantikan dengan kerajaan Banten. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan pertama di Kesultanan Banten.

Batavia (1619–1942)
Sejarah kota Jakarta (Jayakarta) pada masa kolonial bermula ketika Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten.

Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia, nama Batavia sendiri diambil dari nama leluhur bangsa Belanda yang dikenal dengan nama bangsa Batav.

Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi.

Baca juga: Nasib Malang Pelayaran Pertama Belanda di Bawah Pimpinan Cornelis de Houtman

Waktu itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum.

Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolinialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta sekarang ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.

Lukisan Kota Batavia pada tahun 1754 yang dibuat oleh Robert Sayer, terlihat kota Batavia sama seperti kota-kota di Eropa yang dilengkapi dengan kanal-kanal yang membelah kota. Foto: alteagallery.com

Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan.

Tanggal 1 April 1905 di Ibukota Batavia dibentuk dua kotapraja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.

Baca juga: Pasukan Bugis Memadamkan Pemberontakan Orang Cina di Jawa

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi.

Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundang-undangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara). Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (sekarang Bogor), Priangan, dan Cirebon.

Djakarta (1942–1945)
Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Nama Djakarta merupakan kependekan dari kata Djayakarta yang merupakan nama kota ini sebelum Batavia.

Di masa pendudukan Jepang ini, segala hal yang berbau Belanda dihilangkan, termasuk penamaan tempat-tempat di Jakarta ataupun sekitanya, seperti Mester Cornelis diganti menjadi Jatinegara, Buitenzorg diganti menjadi Kota Bogor. Kota Jakarta juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.

Trem listrik di Kota Jakarta, sekarang trem listrik sudah tidak ada lagi. Foto: klikhotel.com

Jakarta (1945-sekarang)
Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara.

Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.

Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali.

Baca juga: Sejarah Asal Mula Kemunculan Nama dan Kota Makassar

Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara.

Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan. Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang.

Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.